0 3 min 12 bulan
8 / 100

Beritakampus.id – Jakarta, Pemerintah Indonesia telah melaksanakan the 47th Meeting of the Co Project Directors for Kalimantan Utara and Sabah on the Demarcation and Survey of the International Boundary between Indonesia (Kalimantan Utara) and Malaysia (Sabah) pada tanggal 13-14 Maret 2023.

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Letkol. Ctp. Amin Nurdin selaku the Co-Project Director for Kalimantan Utara, dan beranggotakan Kementerian/Lembaga terkait antara lain Kemendagri, Kemenhan, Kemenlu, BIG, dan Kementerian/Lembaga terkait.

Sementara Delegasi Malaysia dipimpin oleh Sr Shaffri bin Baudi, the Co-Project Director for Sabah, yang beranggotakan JUPEM, Departemen Imigrasi Sabah, Dewan Keamanan Nasional, Departemen Bea Cukai, dan Kepolisian Malaysia.

Pertemuan kedua negara ini sempat terhenti akibat pandemi Covid 19, sehingga menjadi langkah awal penyelesaian Outstanding Boundary Problems (OBP) Sektor Timur.

Dalam pertemuan ini, kedua Delegasi bertukar pandangan dan membahas mengenai hasil survey periode 2019-2022 demarkasi batas Indonesia – Malaysia, tindak lanjut terhadap penyelesaian OBP Sektor Timur, khususnya segmen Pulau Sebatik dan segmen Sungai Sinapad-Sesai, serta rencana jadwal survei tahun 2023-2024.

Pertemuan ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah negara dan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat kedua negara di kawasan perbatasan Indonesia dan Malaysia.

Pertemuan berjalan baik dan lancar. Pada pertemuan ini juga dilakukan penandatangan list koordinat dan field plan Pulau Sebatik sebagai rujukan penandatanganan MoU. Kedua Ketua Delegasi sepakat untuk melaporkan hasil pertemuan pada forum terkait antara lain Joint Working Group on Outstanding Boundary Problems ke-11 yang rencananya akan diselenggarakan di Malaysia pada minggu ketiga Maret 2023 dan kepada Komite Teknik kedua negara yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Juli 2023.

Pemerintah Indonesia dan Malaysia memiliki pandangan dan semangat yang sama dalam rangka menyelesaikan OBP tersebut sebagaimana arahan dari pemimpin kedua negara yang telah bertemu beberapa waktu lalu yang salah satu kesepaktannya adalah percepatan penyelesaian perbatasan antara Indonesia dan Malaysia.

Letkol Ctp Amin Nurdin ditunjuk oleh pemerintah RI sebagai Co Project Director for Kalimantan Utara untuk menyelesaikan masalah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia merupakan salah satu inisiator dalam pendirian program studi teknik Geomatika di Universitas Jenderal Achmad Yani yang mulai beroperasi tahun 2021. Selain itu saat ini sedang menyelesaikan program S3 bidang ilmu Ketahanan Nasional di Universitas Gadjah Mada dengan fokus studi perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik, yang sebelumnya mempunyai background pendidikan teknik Geodesi/Geomatika yang di tempuh di UGM dan ITB.

Perbatasan merupakan aplikasi keilmuan bidang teknik Geomatika yang secara nyata harus dapat menentukan garis batas internasional secara akurat. Perbatasan mempunyai dampak terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kegiatan ini juga membuktikan bahwa teknik Geomatika Unjani mempunyai kiprah internasional yang sangat besar untuk bangsa dan negara.

Terpisah, Kolonel (Purn.) Dr. Ir. Sukanto Hadi, MT. selaku Kepala Program Pendidikan Teknik Geomatika Unjani mrngatakan,”Sebagai Kaprodi Teknik Geomatika Unjani, saya turut bangga dengan dipilihnya dosen Teknik Geomatika FT UNJANI, Letkol Ctp Aminurdin, ST,MT sbg ketua delegasi RI dalam pertemuan tingkat Co Project Director Kaltara – Sabah. Harapan saya tentunya persoalan Batas ( OBP) dapat segera diselesaikan dengan baik. Dan hal ini tentu akan menambah semangat para mahasiswa Teknik Geomatika dalam menimba ilmunya di Unjani.” Ungkapnya kepada awak media melalui sambungan telpon.
(Dharma L./red.)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *