Jakarta, Rapat Anggota Komisi  B DPRD DKI Jakarta dalam keterangannya meminta agar pihak manajemen PT. Pembangunan Jaya Ancol diberikan sanksi.

Hal itu dikatakannya dalam Rapat Kerja Komisi B DPRD DKI Jakarta tersebut, bahwa kebobrokan Manajemen  Ancol harus diberi sanksi ,”katanya pada, Rabu 21/2023.

“Harusnya memang ada punishment,” katanya, “kami saja ada punishmentn ya dari rakyat maupun dari partai,” kata Gilbert.

“Apalagi ,” lanjut Gilbert, “ Jajaran manajemen ancol ini kan dapat  gaji yang cukup besar sehingga perlu diberikan sanksi berat atas kinerja mereka yang tidak memenuhi standar.”

 “Masak ada pihak atau oknum pekerja ancol yang begini tidak ada punishment, gajinya saja ratusan juta enak banget ,” katanya.

Politikus PDIP inipun menilai bahwa memang perlu diadakan Tindakan terhadap Badan Pembina Usaha Milik Daearah (BPBUMD) agar Ancol dapat kembali kejalan yang seharusnya sesuai aturan.

Gilbert menilai bahwa menejemen Ancol tidak terbuka, termasuk kekisruhan yang terjadi di internal menejemen Ancol itu sendiri. Tetapi gilbert tidak merinci hukuman apa saja yang layak diberikan kepada pihak manajemen Ancol.

Kemudian Gilbert menyarankan untuk membuka open tender terhadap proyek-proyek yang mangkrak di Ancol agar mendapatkan perusahaan yang lebih baik untuk mengelola areal-areal yang digunakan oleh para perusahaan partner/mitra.

Politisi PKB Hasbiallah  juga menyoroti mahalnya penyewaan lahan Ancol  yang tidak transparan yang diduga dapat dijadikan bancakan.

“Diduga ada kesalahan fatal di BP BUMD yang membiarkan kejadian itu semua,” kata Hasbiallah.

Pada rapat tersebut juga di hadiri oleh Direktur Utama PT. Pembangunan Jaya Ancol, Winarto menyebutkan  secara blak blakan  bahwa memang ada proyek mangkrak di Ancol.

(red)