Oleh: Purwandy, S.E., M.Si – Kandidat Doktor Administrasi Publik  Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Beritakampus.id -Jakarta, KPU telah memutuskan Hasil Pemilihan Presiden dan Legislatif pada 20 Maret 2024 baru lalu, pergantian kekuasaaan kepala pemerintahan dipastikan akan segera dilaksanakan dan ini adalah suatu kejadian biasa dalam dinamika politik. Begitu pula dengan Kementrian Pertahanan dimana Menterinya telah diputuskan oleh KPU sebagai Presiden Republik Indonesia. Pergantian ini tidak hanya akan memengaruhi bidang politik, tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan dalam konteks kebijakan Pertahanan dan keamanan nasional.

Dalam konteks Tentara Nasional Indonesia (TNI), konsistensi kebijakan Pertahanan setelah pergantian Menteri menjadi sangat penting untuk memperkuat pelaksanaan tugas pokok TNI. Artikel ini akan menggali mengapa konsistensi kebijakan Pertahanan menjadi penting, menganalisis dampak pergantian Menteri terhadap stabilitas Pertahanan, dan memberikan pandangan tentang strategi untuk menjamin konsistensi kebijakan tersebut.

Pentingnya Konsistensi Kebijakan Pertahanan Konsistensi kebijakan Pertahanan adalah kunci untuk menjaga stabilitas dan konsistensi dalam menjalankan tugas pokok TNI. Ketika kebijakan Pertahanan mengalami perubahan yang signifikan setelah pergantian Menteri, hal tersebut dapat mengganggu perencanaan jangka panjang, mengurangi efektivitas operasional, dan bahkan mempengaruhi kepercayaan mitra internasional. Konsistensi kebijakan memberikan keyakinan kepada TNI dan mitra internasional bahwa negara memiliki visi yang konsisten dalam menjaga keamanan.

Menurut Teori Kontinuitas, konsistensi kebijakan adalah kunci untuk mencegah perubahan mendadak yang dapat mengganggu stabilitas dan efektivitas organisasi. Dalam konteks kebijakan Pertahanan, konsistensi diperlukan untuk menjaga kohesi dan efektivitas TNI dalam menghadapi tantangan keamanan yang terus berkembang.

Dampak Pergantian Menteri terhadap Stabilitas Pertahanan Pergantian Menteri Pertahanan seringkali mengakibatkan perubahan dalam arah kebijakan, prioritas, dan strategi Pertahanan. Hal ini dapat mengganggu stabilitas dan konsistensi dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas pokok TNI.

Ketidakpastian yang timbul dari pergantian kepemimpinan dapat mengganggu konsistensi dalam perencanaan dan pelaksanaan operasi militer, serta menimbulkan ketidakpercayaan di antara personel militer.

Menurut Teori Transisi Kekuasaan, pergantian Menteri dapat menyebabkan periode ketidakstabilan sementara dalam organisasi, karena adanya penyesuaian terhadap gaya kepemimpinan baru dan perubahan dalam prioritas kebijakan. Ini dapat mengakibatkan gangguan dalam pelaksanaan tugas pokok TNI dan merongrong kepercayaan publik terhadap kemampuan Pertahanan negara.

Strategi untuk Menjamin Konsistensi Kebijakan Pertahanan Untuk memastikan konsistensi kebijakan Pertahanan, beberapa strategi dapat diadopsi yaitu :

Pendidikan dan Pelatihan Kontinuitas:

Pejabat baru yang mengambil alih jabatan Menteri Pertahanan harus menjalani pendidikan dan pelatihan yang fokus pada memahami dan melanjutkan arah kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa perubahan kepemimpinan tidak mengganggu konsistensi strategi Pertahanan. (Referensi : Kim, J. (2018). Ensuring Policy Continuity in National Security Transitions. Journal of Defense Studies, 10(2), 45-58., Konsultasi dengan Ahli dan Staf Senior:)

Menteri baru harus berdiskusi dengan ahli Pertahanan dan staf senior untuk mendapatkan wawasan tentang kebijakan yang sedang berlangsung, tantangan yang dihadapi, dan prioritas yang telah ditetapkan. Ini membantu memastikan bahwa kebijakan yang diambil didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang kondisi saat ini dan visi jangka panjang untuk Pertahanan negara. (Referensi : Jones, M. (2019). The Importance of Consultation in Defense Policy Making. International Security Journal, 15(3), 112-129. )

Pengawasan dan Evaluasi Berkelanjutan:

Implementasi mekanisme pengawasan dan evaluasi terus-menerus terhadap kebijakan Pertahanan diperlukan untuk memastikan kebijakan tetap relevan, efektif, dan sesuai dengan perubahan lingkungan keamanan. (Referensi : Smith, R. (2020). The Role of Oversight in Ensuring Policy Continuity. Defense Policy Review, 25(4), 78-92.)

Komitmen terhadap Kerja Sama Internasional:

Negara harus tetap berkomitmen pada kerja sama Pertahanan internasional yang telah dibangun sebelumnya. Ini mencakup mematuhi perjanjian internasional, berpartisipasi dalam latihan militer bersama, dan memelihara hubungan bilateral yang kuat dengan mitra strategis. (Referensi : Wang, L. (2017). Enhancing International Cooperation in Defense Policy. International Relations Quarterly, 12(1), 34-47.)

Kesimpulan:

Dalam dinamika politik dan keamanan global, konsistensi kebijakan Pertahanan setelah pergantian Menteri menjadi faktor penting dalam memperkuat tugas pokok TNI.

Perubahan yang terlalu drastis dapat mengganggu operasional dan konsistensi, serta mempengaruhi hubungan internasional. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk mengadopsi strategi yang memastikan konsistensi kebijakan Pertahanan, termasuk pendidikan, konsultasi, pengawasan, dan komitmen terhadap kerja sama internasional. Hanya dengan demikian negara dapat memperkuat tugas  pokok TNI dan menjaga keamanan secara efektif dalam jangka Panjang.